GridOto.com - Ramai kabar beli BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite harus lunas pajak kendaraan.
Hal ini pun memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas sekaligus memicu perdebatan terkait hak konsumen dan kewajiban warga negara.
Sekadar info, kebijakan tersebut resmi diberlakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Timur (NTT) per 7 Juli 2026.
Disebutkan bahwa ada sticker khusus yang akan diberikan kepada kendaraan yang sudah lunas dan menunggak pajak kendaraan.
Langkah inovatif namun berani dari Pemda NTT ini diproyeksikan bakal menjadi pilot project nasional dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini kerap menunggak.
Menanggapi implementasi aturan baru ini, pakar transportasi pun turut memberikan pandangannya terhadap isu tersebut.
Keterkaitan antara penggunaan fasilitas subsidi negara dengan pemenuhan kewajiban dinilai sudah berada di titik krusial.
Baca Juga: Jangan Langsung Curiga! Beli BBM Subsidi Pakai Jeriken Itu Sah Asalkan Punya Ini
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, mengatakan, sejak lima tahun lalu dirinya sudah berseru supaya kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak, tidak perlu dilayani menggunakan BBM.
Ada beberapa poin fundamental mendasar mengapa pembatasan ini dirasa adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam tata kelola transportasi urban.
"Pertama, BBM-nya itu kan disubsidi. Kedua, motor itu menimbulkan kemacetan.