Baca Juga: Harga BBM Naik, Pemkot Malang Mulai Hitung-hitungan Ganti Mobil Dinas Listrik
Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, terutama untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penggunaan BBM.
Indah menuturkan, upaya efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi.
Namun, kenaikan harga Pertamax 92 menambah tekanan terhadap anggaran perjalanan dinas yang sudah terbatas.
"Selama ini juga sudah berhemat, cuman akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup membuat kami agak kesulitan," jelasnya.
Meski demikian, Indah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak akan terganggu oleh kebijakan penghematan tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lumajang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
"Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik," tandas Indah.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR