Geger Wacana Tarif Bus Transjakarta Dimahalkan, Warga Perlu Tahu Ini

GridOto.com - Wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 hingga Rp 7.000 memicu perdebatan.

Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat keuangan daerah dan mendukung peningkatan layanan, namun juga berisiko menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada transportasi umum.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan kalau pembahasan tarif Transjakarta tidak hanya soal angka, tapi juga menyangkut keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan keadilan sosial.

“Wacana penyesuaian tarif Transjakarta bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang hitam-putih,” kata Djoko, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menukil Kompas.com (7/6/2026).

“Sebagai instrumen vital dalam ekosistem makro perkotaan, reformasi tarif ini menuntut titik temu yang presisi antara penyehatan postur fiskal daerah dan jaminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menggelontorkan subsidi besar untuk transportasi umum.

Dalam APBD 2026, total subsidi transportasi mencapai Rp 4,77 triliun, dengan Rp 3,75 triliun di antaranya dialokasikan untuk Transjakarta.

Baca Juga: Data Diungkap, Ini Halte dan Rute Transjakarta Terpopuler Saat Lebaran 2026

Menurut Djoko, penyesuaian tarif dapat mengurangi beban subsidi yang kini mencapai lebih dari Rp 9.000 per penumpang.

Dengan begitu, selisih antara biaya operasional dan pendapatan tiket bisa ditekan, sekaligus memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program lain.

Tambahan pendapatan juga dapat digunakan untuk mempercepat pengadaan bus listrik, memperbarui armada lama, meningkatkan fasilitas halte, serta memperkuat integrasi dengan MRT, LRT, dan KRL.

Selain itu, kualitas layanan berpotensi meningkat melalui penambahan frekuensi bus dan pengurangan waktu tunggu penumpang.

Namun, Djoko mengingatkan bahwa kenaikan tarif juga memiliki risiko. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena biaya transportasi harian akan bertambah.

Karena itu, program tarif Rp 0 bagi lansia, pelajar, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta dinilai harus tetap dipertahankan.

Ia juga menyoroti potensi kembalinya masyarakat ke kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, jika kenaikan tarif tidak diiringi peningkatan layanan yang nyata.

Baca Juga: Kejutan Lebaran dari Pemprov Jakarta, Naik Bus Transjakarta Cuma Bayar Rp 1

“Keberhasilan transisi ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar efisiensi anggaran atau pendapatan tiket yang diraih,” ucap Djoko.

“Melainkan dari konsistensi pemerintah dalam menjamin jaring pengaman sosial, seperti perluasan efektivitas tarif Rp 0 bagi kelompok rentan, serta pembuktian riil atas peningkatan kualitas operasional di jalan raya,” ujarnya.

Jika pengguna merasa harus membayar lebih mahal tanpa mendapat layanan yang lebih baik, jumlah penumpang berpotensi menurun.

Kondisi ini dapat memicu peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Tantangan serupa juga berlaku untuk layanan Transjabodetabek. Menurut Djoko, kebijakan tarif harus dibarengi skema integrasi yang tepat agar komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tetap memilih transportasi umum.

“Hanya dengan komitmen tersebut, modernisasi transportasi Jakarta dapat melangkah maju tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat dan mengusik keberlanjutan lingkungan,” kata Djoko.