"Ini cara mengikat orang. Karena pendidikan itu untuk membentuk karakter. Nah, ini harus menjadi bagian," terang Dedi.
Dedi juga mendorong penegakan hukum lalu lintas yang lebih tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan, khususnya penggunaan knalpot tidak standar.
Ia mengusulkan agar motor pelanggar ditahan hingga knalpot tersebut diganti sendiri oleh orang tua siswa sesuai standar pabrikan.
"Nanti ditebusnya itu ketika knalpotnya diganti, kemudian nanti orang tuanya datang membawa knalpot baru yang sesuai standarnya," ucapnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ketertiban, Dedi berencana memberikan insentif atau bonus bagi Polisi Lalu Lintas yang konsisten menindak pelanggaran pelajar.
Hal ini pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Jual dan Pakai Knalpot Racing, Nekat Gunakan Bakal Kena Sanksi Begini
"Saya itu selalu memberikan bonus setiap Satlantas yang menilang anak-anak sekolah yang pakai knalpot brong," tutur Dedi.
"Saya kalau diberbolehkan menurut undang-undang, saya juga nantikan koordinasi dengan Kepala Samsat Kabupaten Kota. Saya juga nanti akan berikan bonus pada satlantas yang menilang dan ditilangnya harusnya ditahan," papar Dedi.
Dedi menilai kesemrawutan lalu lintas saat ini terjadi karena adanya keraguan aparat dalam melakukan penindakan.
Padahal, ketertiban lalu lintas adalah cermin dari tingkat peradaban sebuah wilayah.
"Kenapa lalu lintas itu mengalami problem hari ini? Karena apa? Karena satuan lalu lintas ragu melakukan tindakan," ucap Dedi.
"Karena ragu melakukan tindakan, akhirnya orang hari ini tidak pakai helm, tidak ada masalah. Knalpot brong tidak ada masalah, pelat nomornya ngaco, enggak ada masalah," ujarnya.
Ia menegaskan, konsistensi dalam penindakan menjadi kunci utama untuk menciptakan ketertiban sekaligus membangun budaya disiplin di Jawa Barat.
"Keraguan ini akan mengakibatkan kesemrawutan di jalan. Kesemrawutan di jalan adalah cermin meningkatnya kriminalitas dan cermin sebuah wilayah yang tidak beradab," ujarnya.
"Karena peradaban sebuah wilayah dinilai dari lalu lintasnya. Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab," tandas Dedi.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR