GridOto.com - Warga Jabodetabek yang bekerja di Jakarta sujud syukur.
Karena tarif bus TransJakarta batal menggangu uang bulanan yang sudah disusun lama.
Yup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda kenaikan tarif bus TransJakarta menjadi Rp 5.000.
Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinilai belum stabil.
Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menyatakan keputusan penundaan ini merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat demi menjaga stabilitas ekonomi sosial.
"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," kata Nirwono dalam diskusi "Catatan Transportasi Awal Tahun 2026" di Jakarta, (8/1/26) mengutip Kompas.com.
Dengan penundaan ini, tarif layanan bus Transjakarta dipastikan tetap berada di angka Rp 3.500.
Baca Juga: Bukan Rp 3.500, Tarif Asli Bus TransJakarta Sebenarnya Sampai Segini
Sekaligus membatalkan kabar yang beredar sebelumnya mengenai rencana kenaikan tarif menjadi Rp 5.000.
Meski tarif dipastikan tidak naik dalam waktu dekat, Pemprov DKI kini tengah menghadapi tantangan besar terkait efisiensi anggaran.
Nirwono menjelaskan adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berimbas pada kajian pengurangan subsidi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran yang disepakati dengan kebutuhan operasional ideal:
- Subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026: Rp 3,7 triliun.
- Realisasi Anggaran 2025: ± Rp 4,1 triliun.
- Kebutuhan Layanan Ideal: Rp 4,8 triliun.
Nirwono memperingatkan jika anggaran hanya berhenti di angka Rp 3,7 triliun, maka keberlangsungan layanan publik ini akan terancam.
Baca Juga: Tarif Asli Bus TransJakarta Sempat Sentuh Rp 21.500 di Tahun Segini, Simak Alasannya
"Kalau anggarannya hanya Rp 3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan," tegasnya.
Untuk memastikan armada Transjakarta tetap beroperasi normal tanpa menurunkan kualitas layanan hingga akhir tahun, Pemprov DKI berencana mengajukan tambahan anggaran pada pertengahan tahun 2026.
"Selisih anggaran sekitar Rp 1,1 triliun akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun," tutur Nirwono.
Hingga saat ini, kebijakan pengurangan subsidi masih bersifat kajian internal yang sedang dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI menegaskan segala keputusan nantinya akan tetap mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat.
"Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," pungkasnya.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR