GridOto.com - Bismania Community meminta agar pemerintah memikirkan nasib para perantau, terkait pelarangan mudik sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.
Zainal Arifin, Ketua Bismania Community mengatakan, yang menjadi polemik para pengguna transportasi khususnya bus adalah para perantau yang bekerja harian namun tidak bisa mudik.
"Perlu dipikirkan oleh pemerintah, ketika memang pengguna transportasi itu tidak boleh mudik, kebutuhan sehari-harinya harus dipikirkan juga," kata Zainal dalam acara Ngobrol Virtual (NGOVI) yang digelar oleh OTOMOTIF Group, Minggu (3/5/2020).
Ia menilai, bantuan perlu diberikan karena banyak para perantau yang hanya bekerja serabutan, bahkan di kondisi saat ini banyak yang kehilangan pekerjaannya.
Baca Juga: Tidak Beroperasi Karena Mudik Dilarang, Perusahaan Otobus Tidak Akan PHK Karyawannya, Tapi...
"Bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang untuk pekerja serabutan atau apapun itu perlu, karena mereka enggak bisa pulang kampung," tegasnya.
"Toh ketika mereka menahan untuk mudik, mereka menaati peraturan, pemerintah bisa memberikan semacam penghargaan juga kepada masyarakat yang tidak berangkat mudik dengan menyalurkan bantuan," sambungnya.
Lebih lanjut Zainal mengungkapkan, lain halnya dengan karyawan yang masih mendapatkan penghasilan bulanan, karena masih bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
"Yang kami butuhkan adalah solusi itu, karena intinya kami ingin bahwa Covid-19 ini cepat selesai," tandasnya.
Baca Juga: Kenek Bus Sindoro Satriamas Curhat, Trayek Enggak Jalan, Tiap Hari Nyuci Bus Doang Biar Tetap Digaji
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia juga menunda seluruh kegiatan komunitasnya karena Covid-19 ini bukan hal sepele dan menyangkut urusan nyawa masyarakat luas.
"Kegiatan skala nasional yang ditunda itu jambore, munas, pemilihan ketua umum, begitu juga kegiatan yang berada di korda (koordinator daerah) dan korwil (koordinator wilayah) stop total," imbuh Zainal.
Sebagai informasi, Bismania Community saat ini memiliki ribuan anggota yang tersebar di Tanah Air.
"Kalau secara database 2.600 lebih anggota, cuma belum di-update lagi, masih proses finishing, Kalimantan baru masuk, cuma yang waiting list ada 10 ribu orang lebih," ujarnya.
"Karena sejauh ini kami belum bisa menerima anggota baru lagi terkait adanya wabah Covid-19," pungkas Zainal.