GridOto.com - Kabar mengenai penerapan sistem pembayaran perjalanan di jalan tol dengan non-tunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih berlanjut.
Terbaru, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, penerapan MLFF menggunakan sistem buatan Hungaria jangan dipaksakan.
Lasarus mengatakan, ia pernah mendengar dari Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) bahwa terdapat teknologi lain yang dinilai lebih murah dibandingkan teknologi yang saat ini digunakan dalam proyek MLFF.
"Jadi, jangan dipaksakan juga kalau teknologinya tidak worth it untuk digunakan di jalan tol kita. Dalam artian kata kalau itu membebani BUJT, sebaiknya itu jangan dipakai. Kalau ada yang lebih murah, kenapa kita pakai yang lebih mahal?," ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2026).
Ia juga mempetanyakan alasan Kementerian PU masih menggunakan MLFF Hungaria tersebut.
Menurutnya, apabila terdapat teknologi lain yang lebih murah dan menguntungkan badan usaha jalan tol (BUJT), maka pemerintah tidak perlu memaksakan penggunaan teknologi tersebut.
"Bu kalau saya tidak salah, ini kan teknologi ini kenapa tidak dipakai kan karena mahal, BUJT nggak mau, yang dari mana itu dari Hungaria kalau tidak salah ya. Nah itu kendalanya apa? Coba dijelaskan kenapa itu sampai bermasalah?" kata Lasarus mengutip Kompas.com.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, perjanjian kerja sama (PKS) MLFF pertama kali ditandatangani pada Maret 2021 dan kini telah memasuki tahun keenam.
Baca Juga: Kiamat Kartu E-Toll Belum Juga Terjadi, MLFF Tak Kunjung Dimulai Karena Ini
Saat ini, katanya, pemerintah sedang menyiapkan uji coba kembali terhadap sistem tersebut.
"Betul pak, MLFF itu memang pertama kali penandatanganan PKS itu Maret 2021, jadi sekarang sudah melangkah ke tahun ke-6, pak. Tapi saat ini, update proses, kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ujar Ni Komang.
Ia menjelaskan, hingga saat ini PKS masih berkontrak dengan pihak Hungaria, yakni badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).
Menurutnya, persiapan uji coba kembali dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).