PIKKO juga menyampaikan kekhawatiran kebijakan pembebasan impor kendaraan tanpa pembatasan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang dapat melindungi industri domestik.
Kebijakan impor tersebut turut mendapat sindiran dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Juga: Heboh Impor 105 Ribu Pikap Buat Kopdes, Mendag Bilang Begini
Sebagai menteri yang membidangi sektor industri, Agus menegaskan pabrikan otomotif dalam negeri memiliki kapasitas untuk memproduksi kendaraan pikap dengan kualitas yang mampu bersaing dengan produk impor dan telah diterima luas untuk kebutuhan niaga.
Sebagai informasi, anggota PIKKO bersama pelaku IKM di Tegal, Jawa Tengah, memiliki pengalaman sebagai pemasok komponen mobil AMMDes yang diproduksi oleh PT Velasto Indonesia.
Hal ini menunjukkan kemampuan industri lokal dalam mendukung kebutuhan kendaraan nasional.
PIKKO berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada penguatan industri nasional, perlindungan industri dalam negeri, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih jauh, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mencatat impor 105.000 unit pikap dari India tidak memerlukan persetujuan impor (PI).
Menurutnya, kendaraan roda empat termasuk dalam komoditas yang tidak wajib mengantongi PI maupun rekomendasi kementerian teknis terkait.
"Kalau Mobil kan bebas. Mobil kan tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi," ucap Budi saat berjumpa wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, (20/2/26) dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Intip Spesifikasi Tata Yodha Pick Up yang Mau Masuk Indonesia, Punya Opsi 4X4